Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada Februari 2026 seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Inflasi tahunan (year-on-year) di Banten tercatat mencapai 5,14 persen. Pada saat yang sama, Nilai Tukar Petani (NTP) justru turun menjadi 109,41 atau merosot 1,59 persen dibandingkan Januari. Dua angka ini menunjukkan realitas yang kontras: di tengah kenaikan biaya hidup, kesejahteraan petani justru tertekan.
NTP selama ini digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur daya beli dan tingkat kesejahteraan petani. Secara sederhana, ketika NTP berada di atas angka 100, petani masih memperoleh surplus dari aktivitas ekonominya. Namun ketika NTP menurun, terutama di tengah inflasi yang meningkat, posisi petani menjadi semakin rentan. Penurunan NTP berarti harga yang diterima petani dari hasil panen tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya yang harus mereka keluarkan.
Data BPS menunjukkan penyebabnya cukup jelas. Indeks harga yang diterima petani turun 0,60 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani naik 1,01 persen. Dengan kata lain, petani menjual hasil pertanian dengan harga yang relatif lebih rendah, tetapi harus membeli kebutuhan hidup dan sarana produksi dengan harga yang semakin mahal. Ketimpangan inilah yang pada akhirnya menekan kesejahteraan petani.
Inflasi yang mencapai lebih dari lima persen dipicu oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari makanan hingga energi. Bagi petani, dampaknya tidak hanya pada konsumsi sehari-hari, tetapi juga pada biaya produksi pertanian. Harga pupuk, biaya transportasi, dan ongkos distribusi hasil panen ikut meningkat seiring tekanan inflasi.
Baca juga Petani Kewalahan Harga Pupuk Semakin Mahal
Kondisi ini terasa ironis jika dibandingkan dengan narasi optimisme yang kerap disampaikan pemerintah daerah. Gubernur Banten Andra Soni, beberapa kali menyampaikan bahwa sektor pertanian di Banten menunjukkan perkembangan positif, termasuk peningkatan produksi padi dan berbagai program pembangunan infrastruktur pertanian.
Pemerintah daerah memang mendorong berbagai langkah seperti perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta perlindungan lahan pertanian. Kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas. Namun, peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.
Tanpa sistem pasar yang adil, peningkatan produksi justru berisiko menekan harga di tingkat petani. Ketika pasokan meningkat sementara distribusi tidak efisien, harga di tingkat produsen bisa turun. Akibatnya, petani menghadapi situasi paradoks: panen meningkat, tetapi pendapatan tidak ikut bertambah.
Di tingkat lapangan, persoalan lain yang sering muncul adalah panjangnya rantai distribusi hasil pertanian. Produk dari petani biasanya melewati beberapa lapisan perantara sebelum sampai ke konsumen. Setiap lapisan mengambil keuntungan, sementara posisi tawar petani tetap lemah. Dalam situasi seperti ini, harga di pasar bisa naik dan memicu inflasi, tetapi harga di tingkat petani justru stagnan.
Karena itu, kebijakan pertanian tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem distribusi dan mekanisme harga juga berpihak pada petani. Tanpa itu, berbagai program pembangunan pertanian hanya akan menghasilkan angka produksi yang meningkat tanpa benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani.
Data BPS Februari 2026 memperlihatkan bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Inflasi meningkat, biaya hidup naik, dan biaya produksi bertambah, sementara harga yang diterima petani justru menurun. Jika kondisi ini terus berlanjut, sektor pertanian berisiko kehilangan daya tarik bagi generasi muda di pedesaan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak bisa hanya diukur dari meningkatnya produksi. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah petani, sebagai pelaku utama sektor ini, benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan. Selama NTP terus tertekan di tengah inflasi yang meningkat, pertanyaan tentang keberpihakan kebijakan terhadap petani akan terus relevan untuk diajukan. (***)
